Republik Haiti (bahasa Prancis: République d'Haïti, Kreol Haiti: Repiblik Ayiti) adalah sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia. Haiti merupakan negara kedua yang merdeka di Benua Amerika setelah Amerika Serikat. Negara ini juga salah satu produsen gula terpenting di dunia. Haiti berukuran 27.750 km2 (10.714 sq mi), negara terbesar ketiga di Karibia berdasarkan wilayah, dan memiliki perkiraan populasi 11,4 juta,[9][10] menjadikannya negara terpadat di Karibia. Ibukotanya adalah Port-au-Prince.

Pulau ini awalnya dihuni oleh penduduk asli Taíno, yang berasal dari Amerika Selatan.[11] Orang Eropa pertama tiba pada 5 Desember 1492 selama pelayaran pertama Christopher Columbus, yang awalnya dia percaya telah menemukan India atau Tiongkok.[12] Columbus kemudian mendirikan pemukiman Eropa pertama di Amerika, La Navidad, di tempat yang sekarang menjadi pesisir timur laut Haiti.[13][14][15][16] Pulau itu diklaim oleh Spanyol dan diberi nama La Española, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Spanyol hingga awal abad ke-17. Namun, klaim dan pemukiman yang bersaing oleh Prancis menyebabkan bagian barat pulau itu diserahkan ke Prancis pada tahun 1697, yang kemudian dinamai Saint-Domingue. Penjajah Prancis mendirikan perkebunan tebu yang menguntungkan, dikerjakan oleh sejumlah besar budak yang dibawa dari Afrika, yang menjadikan koloni itu salah satu yang terkaya di dunia.

Di tengah Revolusi Prancis (1789–99), budak, marun, dan orang kulit berwarna melancarkan Revolusi Haiti (1791–1804), dipimpin oleh mantan budak dan jenderal kulit hitam pertama Angkatan Darat Prancis, Toussaint Louverture. Setelah 12 tahun konflik, pasukan Napoleon Bonaparte dikalahkan oleh penerus Louverture, Jean-Jacques Dessalines (kemudian menjadi Kaisar Jacques I), yang mendeklarasikan kedaulatan Haiti pada 1 Januari 1804—negara merdeka pertama di Amerika Latin dan Karibia, republik kedua di Amerika, negara pertama di Amerika yang menghapus perbudakan, dan satu-satunya negara dalam sejarah yang didirikan oleh pemberontakan budak yang sukses.[17][18] Selain Alexandre Pétion, Presiden pertama Republik, semua pemimpin pertama Haiti adalah mantan budak.[19] Setelah periode singkat di mana negara itu terpecah menjadi dua, Presiden Jean-Pierre Boyer menyatukan negara itu dan kemudian berusaha membawa seluruh Hispaniola di bawah kendali Haiti, memicu serangkaian perang panjang yang berakhir pada tahun 1870-an ketika Haiti secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Dominika.

Abad pertama kemerdekaan Haiti ditandai dengan ketidakstabilan politik, pengucilan oleh komunitas internasional, dan pembayaran utang yang melumpuhkan ke Prancis. Volatilitas politik dan pengaruh ekonomi asing di negara itu mendorong AS untuk menduduki negara itu dari tahun 1915 hingga 1934. Menyusul serangkaian kepresidenan yang berumur pendek, François 'Papa Doc' Duvalier mengambil alih kekuasaan pada tahun 1956, mengantarkan pemerintahan otokratis yang panjang berlanjut oleh putranya, Jean-Claude 'Baby Doc' Duvalier, yang bertahan hingga 1986; periode itu ditandai dengan kekerasan yang disetujui negara terhadap oposisi dan warga sipil, korupsi, dan stagnasi ekonomi. Setelah tahun 1986, Haiti mulai berusaha membangun sistem politik yang lebih demokratis.

Haiti adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS),[20] Asosiasi Negara-negara Karibia,[21] dan Organisasi internasionale de la Francophonie. Selain CARICOM, ia adalah anggota Dana Moneter Internasional,[22] Organisasi Perdagangan Dunia,[23] dan Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia. Secara historis miskin dan secara politik tidak stabil, Haiti memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah di Amerika, serta perbudakan yang meluas. Sejak pergantian abad ke-21, negara tersebut telah mengalami kudeta, yang mendorong intervensi PBB, serta bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari 250.000 orang dan wabah kolera. Dengan situasi ekonomi yang memburuk, serta seruan IMF baru-baru ini untuk memotong subsidi bahan bakar,[24] Haiti telah mengalami krisis sosioekonomi dan politik yang ditandai dengan kerusuhan dan protes, kelaparan yang meluas, dan meningkatnya aktivitas geng.[25] Hingga Februari 2023, Haiti tidak memiliki pejabat pemerintah terpilih dan digambarkan sebagai negara gagal.