Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi kepulauan yang terletak di tenggara Indonesia dengan dua pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pulau Kedua pulau ini memiliki karakteristik alam, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda namun saling melengkapi.
Menjadi satu modal dasar pembangunan untuk dikembangkan bersama. NTB juga memiliki ratusan pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi besar. Menjadi satu pesona tersendiri yang bernilai jual tinggi.
Di awal masa kemerdekaan, NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja Bali. Sunda Kecil merupakan provinsi yang di dalamnya bergabung Bali, NTB dan NTT. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada Desember 1949, NTB menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.
Tidak berlangsung lama, NTB kemudian menjadi provinsi sendiri pada 17 Desember 1958 dengan bergabungnya pemerintahan Pulau Lombok dan Sumbawa berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Momen inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Provinsi NTB hingga kini.
Dalam perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara khusus kini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat telah 8 kali pergantian kepemimpinan. Setiap periode menghadapi dinamika, problematika dan romantikanya masing-masing. Setiap periode telah meletakkan pondasi penting dan prestasi-prestasi terbaik di zamannya.
1. Masa Pemerintahan Gubernur Roeslan Tjakraningrat (1958-1966)
Roeslan Tjakraningrat memimpin NTB dengan tantangan utama krisis pangan dan ancaman kelaparan yang nyata. Pada 1959 misalnya, tak kurang dari 10 ribu jiwa warga Lombok Selatan meninggal dunia karena kekurangan gizi yang parah.
Pada periode 1965-1966 di saat situasi politik nasional bergejolak karena meletusnya pemberontakan komunis, kembali bencana kelaparan besar terjadi di Lombok Selatan dan umumnya Pulau Lombok.
Sepanjang kurun waktu itu, hampir 80 persen areal pertanian gagal panen. Sekitar 20 ribu kepala keluarga hidup dalam kesulitan pangan yang berat. Gizi buruk menimpa ribuan anak-anak.
Dengan segala keterbatasannya, delapan tahun memimpin NTB, Gubernur Roeslan telah berusaha keras menjadikan NTB daerah yang lebih baik. Meletakkan fondasi pemerintahan dan pembangunan daerah, memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan. Merekatkan kebersamaan antar segenap kelompok-kelompok di tengah masyarakat NTB yang plural.
2. Masa Pemerintahan Gubernur H.R. Wasita Kusumah (1966-1978)
Di masa pemerintahan Gubernur Wasita Kusumah inilah usaha-usaha yang lebih mendalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan di NTB khususnya di Pulau Lombok dilakukan, antara lain dengan membentuk program Gugus Tugas Lombok.
Pada masa inilah mulai muncul keyakinan bahwa ancaman gagal panen dan kelaparan bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Pelan namun pasti, masyarakat Lombok Selatan tumbuh keyakinannya bahwa hidup mereka bisa berubah. Pemerintah NTB pun tumbuh keyakinannya bahwa kemiskinan dan kelaparan di Lombok Selatan bisa teratasi dengan terus mendorong percepatan pembangunan.
3. Masa Pemerintahan Gubernur Brigjen TNI (Purn) Gatot Soeherman (1978-1988)
Di masa kepemimpinannya, sejarah mencatat NTB swasembada beras pada 1984. Buah dari Operasi Tekad Makmur (OTM) yang mulai dilakukan pada musim tanam 1980-1981. Ketika itu OTM dilakukan pada areal seluas 26 ribu hektar di Lombok Selatan dengan mendorong intensifikasi padi gogo rancah (Gora). Inilah operasi pertanian yang mungkin salah satu yang terbesar di era orde baru dan sekaligus tersukses capaiannya.
4. Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Warsito, S.H., MM. & Drs. H. Lalu Srigede (1988-1998)
Gubernur Warsito memimpin NTB selama 10 tahun. Ia mewariskan satu prestasi besar dari pendahulunya yang berhasil membawa NTB swasembada beras pada 1984.
Selain terus memantapkan capaian swasembada beras itu, Warsito juga meletakkan sejumlah pondasi penting, salah satunya yang menonjol yaitu pondasi pembangunan sektor pariwisata.
Demikian juga dengan gagasan memiliki bandara internasional kawasan selatan Lombok, membangun infrastruktur jalan dan membentuk Badan Promosi Pariwisata LombokSumbawa, embrionya dimulai di era Warsito. Kemudian dilanjutkan dengan lebih nyata dan besar oleh gubernur berikutnya.
5. Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur H. Harun Al Rasyid, M.Si. – Drs. H. Lalu Azhar (1998-2003)
Harun Al Rasyid adalah gubernur NTB pertama yang bukan berasal dari militer. Ia juga gubernur pertama yang merupakan putra asli daerah. Pada era kepemimpinannya, hubungan pusat-daerah banyak mengalami perubahan mendasar.
Era otonomi yang bergulir sebagai buah dari reformasi politik, memberi kesempatan luas bagi daerah mengelola lebih mandiri potensi sumber daya lokal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang menonjol adalah GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat).
Gerakan ini dirancang sebagai satu cara inovatif mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat, terutama perubahan perilaku dalam pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta produktivitas bekerja.
6. Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Lalu Serinata – Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes (2003-2008)
Seperti pendahulunya Harun Al Rasyid, Lalu Serinata juga berhadapan dengan sejumlah perubahan politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Pada masanya era baru Otonomi Daerah makin diperkuat.
Sepanjang lima tahun memimpin NTB, Lalu Serinata berhadapan dengan tantangan besar menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, memantapkan infrastruktur, serta perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM).
7. Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi – Ir. H. Badrul Munir, MM. & H. Muhammad Amin, SH., M.Si. (2008-2018)
TGH. Muhammad Zainul Majdi merupakan gubernur NTB pertama yang terpilih melalui proses pemilihan langsung pada pemilihan kepala daerah NTB Mei 2008. Program-program yang pernah bersinar selama dua periode kepemimpinannya bersama dua wakil gubernur berbeda, seperti program PIJAR (sapi, jagung, rumput laut), NTB BSS, Visit Lombok Sumbawa, pencapaian terbaik MDG’s, pengembangan wisata halal dan berbagai program lainnya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan peringkat IPM NTB secara nasional.
8. Masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah. S.E., M.Sc. – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NTB telah menempuh satu jalan panjang pembangunan. Kini Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dengan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dengan Visi Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang.
Sejumlah program unggulan seperti industrialisasi, posyandu keluarga, beasiswa luar negeri, desa wisata, zero waste, serta program unggulan lainnya terus dipacu dan digesa. Hal ini dilakukan sembari menggali potensi melalui gelaran event-event prestisius dan meneguhkan eksistensi dengan meraih penghargaan nasional maupun internasional di berbagai bidang.
64 tahun membangun NTB mengajarkan satu hal: Tak ada hasil yang bisa instan. Tak ada sim salabim dalam pembangunan. Bagaimana swasembada beras diperjuangkan, bagaimana produksi dan populasi pertanian dilipatgandakan, bagaimana sektor pariwisata tumbuh dan berkembang, bagaimana pembangunan manusia ditingkatkan, bagaimana infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan dan bandara diadakan, bagaimana industrialisasi dan investasi diperjuangkan. Semuanya dimulai dari titik nol dan diteruskan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Visi yang membawa semangat, optimisme dan kepercayaan diri bahwa masyarakat NTB punya kemampuan dan peluang untuk bisa mewujudkan hal-hal terbaik untuk NTB dan kesejahteraannya. Ke depan, NTB masih akan terus melangkah pasti menyongsong agenda - agenda besar pembangunan.
Kita harus menjaga kebersamaan sebab tantangan ke depan makin besar dan beragam. Bagaimana kemudian kita juga harus bisa menggesa prioritas dan potensi pembangunan yang NTB miliki, sebab hanya dengan itu kita bisa menjadi pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dari pembangunan. NTB Gemilang NTB yang hendak kita perjuangkan.
By.Rizz